KERJASAMA BILATERAL

KERJASAMA INDONESIA DENGAN CHINA

Shanghai - Sektor usaha Indonesia dan China sepaham untuk menjalin enam kerjasama bidang energi dan pertambangan menyusul penandatanganan nota kesepahaman sejumlah pelaku bisnis Indonesia dan China dalam forum bisnis di Shanghai, China, Senin, dan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah penunjukan Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine Pertamina. Wilayah distribusi pelumas itu adalah China dengan nilai penjualan sebesar 600 ribu dolar AS per tahun. Kedua pihak mematok target penjualan sebesar 1.500 dolar AS pada tahun kedua. Kerjasama kedua adalah pengelolaan proyek Madura Strait PSC, yaitu proyek blok gas yang terletak di selat Madura. Kerjasama itu melibatkan tiga perusahaan, yaitu Samudera Energy, CNOOC Limited, dan Husky Oil. Kemudian PT Aneka Tambang menggandeng Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd untuk melakukan proyek

eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan bauksit. Selain itu, Jinchuan Group Ltd berniat untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai dua miliar dolar AS guna membangun pabrik nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan China itu akan menggandeng PT Barong Baragas Energy. Kerjasama berikutnya adalah pembangunan pembangkit listrik dan eksploitasi nikel senilai 700 juta dolar AS antara PT Bumi Makmur Selaras dan Hanking Industrial Group. Kerjasama eksploitasi nikel juga dikerjakan oleh PT Indonesia Mitra Jaya dan Super Power International Holding Ltd. Kedua perusahaan itu sepakat untuk mengolah nikel di daerah Pulau Seram. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengatakan, kerjasama dengan China akan menguntungkan Indonesia. Menurut dia, kerjasama dengan negeri tirai bambu itu membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan transfer teknologi sekaligus meningkatkan nilai jual produk dalam negeri. Mari Elka menegaskan, yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah kesetaraan. Dengan kesetaraan, Mari yakin kedua pihak akan sama-sama mendapat keuntungan. Panandatanganan enam nota kesepahaman kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah bagian dari penandatanganan 27 nota kesepahaman dalam berbagai bidang antara Indonesia dan China. Kerjasma lainnya adalah dalam bidang pertanian, seperti pengembangan benih hibrida, bioteknologi sayuran, dan riset hortikultura. Kemudian kerjasama di bidang infrastruktur, misalnya pembangunan jembatan dan serat optik. Selain itu, juga ada kerjasama dalam bidang perikanan dan kebudayaan, khususnya film animasi. Forum bisnis yang digelar di China Hall, Pudong Shangri-La Hotel, Shanghai, itu diikuti oleh sedikitnya 500 pengusaha dari Indonesia dan China. Forum bisnis itu terselenggara atas kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, China, dan Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT).

KERJASAMA INDONESIA DENGAN INDIA

 Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan India di sektor industri tekstil dan diharapkan sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama tersebut pada Agustus tahun ini. “Kami akan menunjuk sebanyak tujuh orang pemimpin perusahaan di masing-masing negara untuk bertemu dan membicarakan rencana untuk bergabung mengembangkan industri tekstil,” kata Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, dalam acara pembukaan pameran perdagangan India bertajuk Made in India, di Jakarta, Jumat (7/8). Dia menjelaskan, Indonesia selama ini lebih banyak mengimpor produk tekstil. Hal ini hendaknya bisa diminimalisasi dengan kerja sama yang akan digalang bersama salah satu negara penghasil tekstil terbesar di dunia yaitu India. Hidayat menyatakan, nilai investasi yang akan ditanamkan belum dibicarakan lebih lanjut, namun diharapkan pada pertengahan Agustus 2009 Indonesia dan India sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama di bidang tekstil ini. “Mudah-mudahan akhir tahun 2009 telah ada kata sepakat antar pihak terkait mengenai bentuk kerja sama dan nilai investasinya. Semua bisa berjalan lancar asalkan pemerintah juga memberikan dukungannya,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Indonesia, Biren Nanda, menyatakan harapannya agar Indonesia dan India dapat lebih mengembangkan kerja sama, terutama di sektor perdagangan. “Saya berharap kedua negara dapat membangun hubungan yang lebih erat lagi melalui berbagai kerjasama bilateral dan agar perusahaan India bisa lebih banyak lagi menamakan investasinya di Indonesia,” katanya. Nanda mengatakan nilai perdagangan India-Indonesia mencapai 10 miliar dolar AS pada 2008. Padahal angka tersebut adalah target perdagangan untuk 2010. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi gelombang investasi baru oleh pengusaha India di Indonesia yang berkonsentrasi pada sektor baja, otomotif, perbankan dan sumber daya alam. Hingga saat ini tercatat ada empat perusahaan tekstil besar yang beroperasi di Indonesia, dua perusahaan di bidang besi dan baja, dua perusahaan di sektor otomotif dan dua lagi di sektor keuangan. Selain itu, ada pula beberapa perusahaan India yang aktif dalam sektor pertambangan dan dua perusahaan India yang mendapat izin eksplorasi untuk pertambangan gas di Sumatera.

KERJASAMA INDONESIA DENGAN KAMBOJA

Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebutSepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi. Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan. Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinyaBukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop. Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelasOleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.